Keputusan pemerintah yang mulai menerapkan moratorium PNS sejak 1 September 2011 membuat nasib honorer semakin jauh dari harapan untuk diangkat menjadi abdi negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Moratorium PNS yang dalam prakteknya menghentikan sementara penerimaan dan pengangkatan pegawai negeri sipil selama 18 bulan untuk seluruh instansi kecuali tenaga pendidik dan kesehatan, menjadikan tenaga honorer untuk lebih memperpanjang harapan dan ekstra sabar menggapai peningkatan statusnya menjadi PNS.

Moratorium PNS ini terpaksa diterapkan pemerintah bukan tanpa alasan. Beban anggaran Negara yang semakin “kewalahan” membayar belanja pegawai – dalam hal ini gaji PNS – yang sudah tidak rasional lagi sehingga begitu berat menggelayuti anggaran negara dan anggaran daerah. Sebenarnya bukan moratorium saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah anggaran negara yang “keteter” ini, tapi pemerintah juga menerapkan kebijakan pensiun dini bagi PNS dengan ketentuan tertentu. Entah,baru disadari atau memang sebetulnya sudah diketahui sejak lama, yang jelas hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan bagi masyarakat.

Kenaikan Gaji Setiap Tahun

Pemerintah sejak beberapa tahun selalu menaikan gaji PNS setiap tahun sekitar 10 % sd 15%. Perhitungan kenaikan gaji sudah tentu diperhitungkan dengan kemampuan keuangan negara sehingga tidak sampai membuat APBN atau APBD jadi kurang (bahkan tidak) sehat. Bukankah pemerintah melalui para ahli di bidang anggaran sudah dapat memperkirakan kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri beserta besarannya akan sangat mempengaruhi sehat tidaknya anggaran, sehingga tidak terlalu memaksakan kenaikan, setidaknya pemerintah tidak memaksakan diri mempertahankan bahkan menaikan prosentasi kenaikan, jika memang akan mengakibatkan porsi anggaran yang tidak proporsional?

Kebijakan kenaikan gaji PNS setiap tahun mungkin bisa kita terjemahkan sebagai bukti perhatian pemerintah kepada abdi negara yang dianggap sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kontribusi besar terhadap roda pemerintahan di negara ini. Tetapi, yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa pegawai yang memiliki kontribusi besar terhadap negara tidak hanya yang berstatus PNS saja. Kita sebut saja pegawai honorer, yang apabila pemerintah mau menengok ke bawah terhadap pendapatan (bukan gaji tapi honor) pegawai honorer yang sangat jauh dari pendapatan PNS setiap bulannya. Apalagi jika menengok honor para guru honorer yang terkadang harus ditunda setiap 3 bulan sekali karena harus sabar menunggu dana BOS yang belum cair di sekolahnya.

Di sinilah, terlihat jelas bahwa sepertinya pemerintah hanya memperhatikan pegawai PNSnya saja, tanpa mempertimbangkan rasa tidak nyaman jika pegawai honorer membandingkan struk honor dengan struk gaji rekan PNSnya. Di samping itu, kondisi ini hanya membuat semakin banyak pegawai honorer yang merasa iri melihat kenaikan gaji PNS yang selalu lancar tanpa hambatan setiap tahun dibandingkan dengan kinerja (sebagian) pegawai yang tampak tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Gaji ke-13

Mungkin ini pula yang menjadi pertanyaan sebagian masyarakat, terutama para pegawai honorer. Timbul beberapa pertanyaan tentang kebijakan gaji ke-13 ini berkaitan dengan kondisi beban anggaran negara saat ini. Diantara beberapa pertanyaan tersebut adalah;
1. Gaji ke-13 diberikan untuk kerja yang mana?
2. Bukankah beban kerja pegawai PNS (bahkan pegawai honorer) rata-rata 12            bulan dalam setahun?
3. Apakah tidak disebut saja sebagai bonus (seperti di perusahaan) yang selama        ini dikenal sehingga tidak salah tafsir di masyarakat?
4. Mengapa kebijakan gaji ke-13 masih tetap dipertahankan padahal pemerintah    pusat dan daerah sudah tahu betapa kebijakan gaji ke-13 ini sangat membebani      anggaran negara (pusat dan daerah)?
5. Bukankah lebih tepat jika (istilah gaji ke-13) ini hanya diberikan kepada                    individu-indvidu yang dianggap memiliki loyalitas dan kinerja yang terbaik          berdasarkan atas penilian dari instansi yang bersangkutan dengan melalui              seleksi ketat sehingga dapat menghemat anggaran?

Sementara ini jawaban pemerintah hanya menjawab bahwa kebijakan gaji ke-13 adalah amanat undang-undang yang harus dijalankan. Jika hal ini tidak menjadi keluhan beberapa pemerintah daerah terhadap pemberian gaji ke-13 ini mungkin masyarakat tidak begitu tahu tentang kontribusi kebijakan gaji ke-13 ini terhadap rawannya kondisi anggaran daerah, mungkin tidak menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, ditengah kenyataan kondisi anggaran Negara dan daerah seperti ini, masih perlukah kebijakan ini dipertahankan?

Sistem Perekrutan CPNS

Salah satu yang menjadikan pemerintah mengambil kebijakan moratorium PNS dan Pensiun Dini adalah karena kenyataan bahwa jumlah PNS yang ada sudah tidak proporsional lagi (baik kualitas maupun kuantitas) sehingga mempengaruhi beban anggaran pemerintah pusat dan daerah. Bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang harus menanggung beban belanja pegawai melebihi 60 persen dari keseluruhan anggaran daerah yang dimiliki. Padahal angka prosentase tersebut adalah angka yang rawan untuk sebuah anggaran.

Tentunya ini tidak lepas dari system perekrutan CPNS selama ini. Karena selama ini pemerintah dalam perekrutan CPNS terkesan kurang memperhatikan mutu calon PNS. Terbukti sistem perekrutan CPNS dengan jalur umum, pada akhirnya hanya memberi celah terjadinya KKN sehingga sudah dapat diduga para pegawai yang akhirnya diterima adalah pegawai yang masuk karena titipan atau lewat jalan belakang, walaupun tentu diantara sekian banyak yang masuk benar-benar karena kualitas dan kemampuannya.

Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah kenapa pemerintah tidak mengangkat saja para pegawai honorer yang sudah jelas mengabdi sekian lama (bahkan ada yang puluhan tahun) menjadi PNS? Bukankah pegawai honorer yang sudah jelas bekerja pada instansi terkait sudah dapat dijamin (minimal dipertimbangkan) kemampuan dan masa kerjanya?
Mengapa pemerintah masih menggunakan sistem perekrutan CPNS dengan jalur umum yang terkadang banyak peserta tes seleksi CPNS belum jelas pengalaman dan bahkan belum sama sekali memiliki masa kerja?
Ini bukan hal yang sepele, karena bagaimanapun system perekrutan CPNS, akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja para pegawai di kemudian hari. Tentunya pemerintah tidak mengharapkan jika pegawainya hanya dibanggakan dari segi kuantitas tapi memperihatinkan dari segi kualitas.

Semoga ini menjadi perhatian kita bersama.

Wallahu A’lam.