Archive for the ‘ Pendidikan ’ Category

MENGAPA MESTI ADA UJI KOMPETENSI GURU?

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap pelaksanaan sertifikasi guru semakin dirasa memberatkan guru. Bagaimana tidak, jika peaturan baru mengharuskan guru yang hendak mengikuti sertifikasi profesi harus mengikuti seleksi  Uji Kompetensi Awal (UKA). Ini menjadi peraturan yang tidak saja memberatkan guru namun juga menampakkan diskriminasi dan peluang terjadinya celah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Adanya persyaratan UKA membuat sebagian guru yang belum bersertifikasi menjadi tidak nyaman dan merasa dirugikan dengan hal ini. Persyaratan seleksi UKA dirasa menjadi keputusan yang tidak adil dan mengabaikan harapan besar guru (lebih-lebih guru honorer) yang berharap tunjangan sertifikasi menjadi sedikit mengurangi  beban financial hidup mereka.

Melanggar Aturan

Pelaksanaan UjiKompetensi Awal (UKA) yang digulirkan mulai 2012 terhadap pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan dinilai sebagai kalangan merupakan kebijakan yang melanggar aturan. Terkait dengan itu,  seorang anggota Komisi X DPR, Rohmani, seperti dimuat oleh Kompas.com (29/2/2012) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh terkait uji kompetensi sebagai syarat awal mendapatkan sertifikasi profesi guru. Menurut dia, persyaratan ini melanggar peraturan

Rohmani berpendapat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru karena melakukan uji kompetensi sebagai syarat awal mendapatkan sertifikat profesi.

Dalam PP Nomor 74 Tahun 2008, menurut dia,  disebutkan bahwa guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dapat langsung mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat. Sementara, dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut tidak diatur tentang kewajiban guru mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu.

Peraturan Yang Tidak Adil dan Diskriminatif

Pelaksanaan uji kompetensi ini sangat mencerminkan ketidakadilan dan sikap diskriminatif terhadap para guru yang belum disertifikasi. Karena, jika memang diperlukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat professional guru, mengapa kebijakan ini baru diterapkan sekarang. Mestinya jika itu memang diperlukan, sejak awal  sudahh diberlakukan uji kompetensi bagi seluruh guru. Menjadi kebijakan tak adil, karena kebijakan ini baru diterapkan saat ini disaat para sebagian guru yang lain sudah bisa menikmati tunjangan profesi tanpa harus menjalani prosedur uji kompetensi yang dianggap sangat memberatkan. Pemerintah mestinya sadar betul, tanpa diuji kompetensi pun , para guru sudah dibebani dengan permasalahan dan tanggung jawab yang besar di sekolah/madrasah. Artinya, hanya ingin memiliki taraf hidup yang lebih baik, guru harus dibebani dengan prosedur yang dirasa memberatkan, yang hal ini tidak diperlakukan kepada rekan mereka sebelumnya.

Tidak Menghargai Masa Kerja dan Pengabdian Guru

Kebijakan UKA lagi-lagi membuat miris kondisi sebagian guru yang belum disertifikasi. Ini beralasan, karena dengan adanya kebijakan uji kompetensi sebagai syarat mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) menjadikan pemerintah tidak lagi mempertimbangkan masa kerja dan pengabdian guru. Karena ukuran guru bisa lolos ikut PLPG bukan lagi berdasarkan kinerja dan masa pengabdian, tapi berdasakan hasil tes uji kompetensi ini. Dapat dibayangkan, bagaimana guru yang sudah berpuluh tahun mengajar akan mudah tersingkir oleh rekannya yang baru mengajar karena hasil tes uji kompetensinya gagal. Inilah yang pemerintah (dalam hal ini Kemendikbud) tidak diperhitungkan sisi kelemahan pelaksanaan uji kompetensi ini. Alih-alih ingin mendapatkan guru yang professional, malah membuat pemerintah tak lagi peduli tentang pengabdian guru dan membuat sakit hati sebagian guru.

Menciptakan Celah KKN Baru

Ini sisi kelemahan yang selanjutnya dari pelaksanaan uji kompetensi ini. Pemerintah mestinya tahu, bahwa segala sesuatu yang diawali dari kompetisi demi mendapatkan sejumlah keuntungan financial atau jabatan, akan rawan terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Inii pun sangat mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menjadikan pelaksanaan uji kompetensi sebagai lahan baru praktek KKN demi mendapatkan keuntungan materi. Baru saja berjalan, praktek KKN ini sudah tercemari oleh praktek kotor berupa pungli (pungutan liar) di sejumlah daerah dengan iming-iming lulus uji kompetensi. Ini mestinya yang harus dipertimbangkan kembali, bahwa kebijakan uji kompetensi ini sudah tidak lagi memiliki jaminan mendapatkan mutu guru yang professional. Bukannya memperoleh hasil yang diharapkan, uji kompetensi malah membuka celah baru praktek-praktek pihak yang ingin “ikut membuka lapak dagangannya” ditengah harapan para guru untuk meningkatkantaraf kehidupan.

PLPG Solusinya

Sejak diberlakukannya sertifikasi guru dalam jabatan, pemerintah sudah beberapa kali mengganti kebijakan teknis pelaksanaan uji kompetensi. Di awali dengan penilaian portofolio, kemudian diikuti oleh Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan terakhir dengan uji kompetensi, memberi  kesan kebijakan yang dilaksanakan selama ini seperti uji coba. Ketika kebijakan dianggap tidak efektif , maka mekanismenya pun berganti kebijakan.  Dari beberapa mekanisme yang sudah dijalankan, maka uji kompetensi inilah yang paling banyak menuai kritik dan rawan penyimpangan.  Dengan berbagai kerawanan dan implikasinya  maka sudah sudah seharusnya kebijakan uji kompetensi ini tidak perlu dilanjutkan. Solusinya, dari berbagai mekanisme yang sudah berjalan maka PLPG adalah salah satu mekanisme yang paling cocok untuk dipertahankan. Sebab, uji kompetensi membuat guru seolah-olah tidak mendapatkan kepercayaan sebagai pendidik sehingga harus diujikan. Yang lebih tepat adalah guru diberi pembekalan profesionalisme dan kemampuan keguruan  agar mutunya semakin meningkat. Dan hal ini bisa dildapatkan pada pelaksanaan PLPG, bukan diuji kompetensi.  Wallahu a’lam.

Nasib Honorer Makin Jauuuh Tertinggal

 

Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 10-15 persen yang akan dibayarkan pada April 2011 ini, membuat pegawai honorer semakin merasa dilupakan saja oleh pemerintah. Bayangkan saja, gaji golongan I a yang berijazah Sekolah Dasar akan bergaji pokok (belum tunjangan dan lain-lain) sebesar Rp. 1,175 juta. Sedangkan golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun akan bergaji pokok Rp. 4,1 juta. Fantastis!

Coba sekarang bandingkan dengan honor(bukan gaji) yang diterima pegawai honorer hampir di semua instansi, nominal di atas harus mereka dapatkan dengan bekerja selama berbulan-bulan.

Lebih ironis lagi dengan honor  guru honorer, pendapatan sebesar itu hampir mustahil dicapai. Padahal tanggung jawab yang dituntut dari sekolah sangat berat kalau tidak ingin didepak kapan saja.

Kenapa guru dalam hal ini yang disorot. Bukankah banyak pegawai honorer di instansi lain, yang juga nasibnya tak jauh lebih baik dari guru honorer?. Tanpa bermaksud menapikan keberadaan dan nasib pegawai honorer lain, kita kembali mengingat ucapan dan janji pemerintah yang ingin mensejahterakan kehidupan guru di seluruh Indonesia. Tentu saat itu , seluruh guru honorer seperti mendapatkan energi dan semangat baru dengan harapan ucapan dan janji itu segera terealisasi. Tapi, setelah waktu berlalu, ternyata ucapan dan janji itu hanya diperuntukkan untuk guru PNS, tidak untuk guru honorer. Ini karena faktanya:

  1. Pemerintah hanya memikirkan kenaikan gaji PNS (termasuk guru) tak perduli apakah mereka (pegawai PNS) bertambah baik kinerjanya atau malah menurun. Karena menurut mereka, kinerja baik atau tidak, gaji dijamin naik terus. Sedangkan untuk honorer, jangan harapkan pemerintah menyisihkan sebagian anggaran dengan dasar keprihatinan terhadap nasib dan kesejahteraan honorer. Kalaupun ada (seperti tunjangan fungsional untuk guru honorer) kadangkala harus ikut dicicipi pula oleh rekan-rekannya, walaupun nominalnya masih jauh api dari panggang. Itupun sudah syukur, daripada tidak sama sekali.
  2. Tunjangan sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan profesionalitas guru, nampaknya juga terkesan pilih kasih. Lagi-lagi pemerintah lebih memprioritaskan guru PNS yang notebene sudah cukup sejahtera (jika dibanding guru honorer) dalam memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Di satu daerah (semoga tidak di semua daerah) pengajuan sertifikasi di sekolah negeri mesti merampungkan dahulu guru PNS baru  setelah kelar giliran guru honorer bisa mendaftar padahal syarat dan ketentuan sudah terpenuhi. Jadilah guru honorer semakin jauh tertinggal.
  3. Tidak ada upaya pemerintah untuk memperkecil jurang perbedaan (dalam hal ini penghasilan) antara guru honorer dan PNS. Yang terjadi justru pemerintah setiap tahun menciptakan kecemburuan finansial terhadap guru honorer, dengan menaikan (terus) gaji PNS di satu pihak dan  tak memperdulikan kondisi guru honorer di pihak lain.

Jadi bagimana menurut Anda!

Euphoria S-1 : Mengejar Mutu Atau Saku?

Euphoria S-1: Mengejar Mutu Atau Saku?

Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah masalah kualifikasi pendidik. Seorang guru yang mengajar di sekolah harus memiliki syarat kualifikasi minimal S-1 di bidang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ketentuan ini berlaku bagi guru yang mengajar mulai di tingkat dasar, seperti SD dan MI. Kebijakan ini diperlukan agar para guru yang mengajar memiliki kualitas dan profesionalisme yang mumpuni sehinggga dapat meningkatkan kualitas atau mutu peserta didik (siswa) dan dunia pendidikan pada umumnya.

Kebijakan ini mungkin pula disebabkan oleh data penelitian bahwa kualifikasi guru di Indonesia sebagian besar masih lulusan SLTA. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan program Depdiknas terhadap UU Nomor 14 Tahun 2005 berbagai program-program yang mengarah kepada peningkatan kualifikasi guru terus dilakukan, sehingga sampai saat ini kualifikasi guru S-1 sudah mencapai 41% dari sebelumnya yang hanya 30%.

Keberhasilan program kualifikasi ini juga didukung pula oleh minat para guru untuk terus meningkatkan kualifikasi mereka menjadi S-1. Trend berburu perguruan tinggi yang menyediakan program pendidikan S-1 (bahkan S-2) mulai terlihat. Akibat dari hal ini, para perguruan tinggi (terutama swasta) mulai merasakan lonjakan yang signifikan terhadap jumlah mahasiswa mereka. Peningkatan mahasiswa S-1 dari kalangan guru ini menunjukkan minat yang besar para guru dalam upaya mendukung program pemerintah.

Tapi di lain pihak, penomena ini membuat munculnya lembaga-lembaga pendidikan baru yang secara khusus membuka program S-1 dan S-2. Hal ini mungkin dipandang baik, jika lembaga tersebut betul-betul ingin membantu para guru dalam mencari perguruan tinggi alternatif yang sesuai dengan keinginan mereka. Tapi hal ini menjadi cukup mengkhawatirkan tatkala perguruan tinggi baru tersebut justru hanya mengambil kesempata atau aji mumpung menangkap fenomena ini. Secara ekonomi, jika permintaan meningkat maka peluang usaha semakin terbuka. Artinya, di saat permintaan guru terhadap perguruan tinggi yang menyediakan program S-1 meningkat, maka peluang membuka jurusan baru (S-1) semakin besar dan ini cukup terbukti.

Maka kini, jika anda ingin mencari perguruan tinggi swasta yang menyediakan program S-1 dan S-2 tidaklah sulit sebab banyak perguruan tinggi pendatang baru yang siap menanti dan menampung anda. Bahkan, banyak perguruan tinggi tersebut yang menawarkan berbagai kemudahan dari mulai kemudahan pendaftaran, biaya rendah, angsuran yang ringan, jadwal yang sangat pleksibel, proses belajar yang dapat dikompromikan sampai kemudahan memperoleh ijazah. Dan ironisnya, para guru justru banyak yang lebih tertarik kepada perguruan tinggi model ini. Mereka beranggapan, dengan keterbatasan dana dan waktu (karena mengajar) mereka butuh perguruan tinggi yang bisa diajak kompromi. Selain itu, para guru beranggapan bahwa peningkatan kualifikasi harus mereka segera lakukan, sebab kalau tidak mereka akan berhadapan dengan berbagai kendala dalam mendapatkan berbagai kemudahan dan tunjangan Singkatnya, mereka akan menjawab : “Yang penting S-1”.

Inilah mungkin yang menyebabkan keberadaan perguruan tinggi seperti di atas masih tetap menjadi pilihan. Untuk sementara, menjamurnya perguruan tinggi baru dan berbagai kemudahan yang ditawarkannya kita lihat sebagai taktik cara berjualan dalam usaha mencari atau merebut pasar. Tapi jika ternyata ini hanya bagian dari upaya bisnis semata dari pengelola lembaga pendidikan baru, kita khawatir nilai-nilai mutu dan kualitas yang menjadi tujuan program kulifikasi yang digagas pemerintah hanya menjadi kebanggan di atas kertas saja. Tentu kita tidak perlu bangga dengan angka peningkatan kulifikasi yang semakin meningkat (tajam) jika kualitas para pendidik kita masih jalan di tempat. Kalau sudah semacam ini , tinggal kita bertanya saja kepada yang punya kepentingan (guru), hendak mengejar standar mutu atau saku ?

Jagoan Baru dari SMA 1

Jagoan Baru dari SMA 1

Dunia pendidikan kembali heboh, setelah beredarnya video terbaru pertarungan unik pelajar wanita (siswi) SMA Negeri 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur beberapa hari belakangan ini. Sangat unik, karena petarung yang sedang berlaga di hadapan puluhan penonton pria (termasuk beberapa siswa) adalah dua pasang pelajar wanita. Suatu pemandangan yang tidak lazim seperti yang biasa kita pernah saksikan. Sejak kapan wanita yang biasa dikenal sebagai makhluk lemah lembut dan penuh kasih itu berubah bagaikan seorang gladiator di tengah ring pertandingan. Lebih membuat kita tak habis pikir adalah sikap orang-orang yang ada di sekitar TKP yang seolah menjadikan adegan duel tersebut sebagai tontonan seru dan tidak boleh dilewatkan. Bahkan beberapa siswa pria tenang saja mengambil gambar dengan hp-nya untuk mendokumentasikan adegan langka tersebut. Walaupun ada pihak yang sudah mencoba melerai, tapi tetap saja baku hantam ini berlanjut seolah pelakunya ingin aksi mereka menjadi santapan publik untuk dinikmati saat itu.

Seandainya kasus ini sudah berjalan lama (mudah-mudahan tidak) dan baru terekspos saat ini, berarti sudah begitu banyak para siswi yang begitu berbakat di dunia “olah otot” yang semakin sulit mencari jurusan yang sesuai dengan bakatnya sehingga tak sabar untuk membuka jurusannya sendiri di pinggir jalan. Yang kita khawatirkan justru akibat dari “pelajaran aneh” yang diajarkan dan dipertontonkan kakak kelasnya, para adik kelasnya akan ikut ambil bagian karena sudah dianggap menjadi ritual yang membanggakan mereka. Bagimana, jadinya kalau praktek semacam ini akan menjadi trend di kalangan pelajar wanita dan menjadi cikal bakal duel partai besar antar siswi (tawuran) di masa yang akan datang.

Belum terlambat sepertinya jika para pihak terkait sejak dini melakukan langkah-langkah yang bijaksana dan tepat solusi dalam mengatasi berkembangnya budaya yang membuat malu dunia pendidikan kita. Beberapa langkah yang sepertinya dapat menghentikan atau setidaknya berusaha untuk tidak membiarkan praktek duel bebas ini terus berlanjut, dapat diusahakan oleh pihak-pihak terkait melalui peran-peran yang dimilikya, seperti orang tua, guru dan masyarakat.

Peran Orang

Tua Orang tua adalah pihak yang sangat diharapkan pengawasan dan bimbingannya. Jika di sekolah pengawasan dewan guru tidak maksimal karena keterbatasan waktu, maka orang tualah yang diharapkan mampu mengawasi putra-putrinya, baik ketika di dalam maupun di luar rumah. Sedikit memperketat izin keluar rumah terkadang diperlukan daripada harus menaggung resiko lebih besar di kemudian hari. Bahkan kecurigaan mesti dimiliki orang tua jika anaknya keluar rumah tanpa izin dan prilakunya mencurigakan.

Peran Guru

Guru hendaknya memberikan perhatian pula terhadap prilaku siswanya disamping perhatian akademiknya. Perhatian yang cukup dan pemberian peluang terhadap penyaluran bakat dan keterampilan berupa kegiatan ekstrakulikuler, sedikit banyak dapat menekan penyaluran bakat yang tidak tepat arah. Di samping itu, yang lebih penting lagi, sekolah lebih intens dalam memasukkan nilai-nilai agama dalam setiap kesempatan belajar siswa sebagai bentuk pembekalan dasar norma agama para siswanya.

Peran Masyarakat

Inilah control social yang tidak boleh diabaikan. Bentuk peran masyarakat dapat berupa sesuatu yang sederhana, yakni tidak memberikan satu ruang pun untuk praktek-praktek yang mengarah kepada bentuk-bentuk pelanggaran norma dan kepatutan siswa dalam setiap kesempatan. Masyarakat jangan ragu pula untuk menegur atau setidaknya melaporkan prilau-prilaku yang diangggap tak terpuji kepada pihak-pihak terkait.

Yang jelas, kita tidak ingin melihat generasi-generasi berikut menjadi generasi yang garang untuk sebuah negeri yang dikenal ramah ini. Cukuplah kasus geng motor perempuan beberapa waktu yang lalu menjadi pelajaran bagi kita, untuk dapat mencegah aksi premanisme perempuan siapapun, termasuk pelajar. Wallahu A’lam

Suara Guru Honorer

Perbedaan Guru PNS dan Honorer

Informasi dari Mendiknas yang mengatakan bahwa gaji guru minimal 2 juta rupiah per bulan membuat guru di Indonesia semakin tersenyum. Tapi senyum itu hanya berlaku bagi guru-guru negeri (baca PNS), tidak untuk guru-guru swasta (baca honorer). Memang akhir-akhir ini kebijakan pemerintah terhadap guru cenderung semakin baik. Salah satunya dengan disahkannya Undang-undang Guru dan Dosen dan Anggaran Pendidikan yang sudah mencapai 20% (termasuk gaji guru PNS, yang sebelumnya memiliki anggaran terpisah). Belum lagi implikasi dari UU Guru dan Dosen yaitu adanya berbagai tunjangan diantaranya tunjangan fungsional dan tunjangan profesi. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut , penghasilan guru golongan tertentu (tinggi) dapat mencapai 6 jutaan per bulan. Fantastis memang gaji seorang guru yang dahulu merupakan profesi yang diannggap sebelah mata.

Angka-angka fantastis dan kebijakan-kebijakan tersebut hanya semakin menampakkan jurang perbedaan (penghasilan) yang semakin lebar antara guru PNS dan honorer, setidaknya sampai saat ini. Kebijakan pemerintah terhadap guru berkaitan dengan peningkatan kesejateraan guru ternyata lebih kepada guru-guru yang diangkatnya saja (guru PNS). Niat baik pemerintah terhadap semua guru (baik PNS maupun Honorer) seperti pemberlakuan persyaratan profesionalitas guru dengan mengharuskan sertifikasi kepada semua guru untuk mendapatkan tunjangan profesi pun terkesan menyulitkan bagi guru honorer. Di beberapa daerah, pada sekolah-sekolah negeri pendaftaran sertifikasi lebih diutamakan untuk guru-guru PNS dibanding guru honorer walaupun kelayakan persyaratan pendaftaran sama.

Setidaknya ada beberapa poin perbedaan guru PNS dan Honorer:

1. Tugas
Guru PNS memiliki tugas mengajar yang spesifik sesuai SK yang diterimanya. Sedangkan guru honorer pleksibel, seringkali merangkap karena harus mengganti tugas ngajar guru-guru PNS yang berhalangan.
2. Gaji
Guru PNS memiliki gaji (berikut tunjangan-tunjangan) tetap dari pemerintah yang setiap tahun cenderung naik plus gaji ke 13 yang tidak ada pada guru honorer. Belum lagi ada uang kesejahteraan yang diberikan dari sekolah (untuk tugas yang mana?). Sedangkan guru honorer hanya digaji (diberi honor) dari sekolah yang nilainya terkadang fluktuatif dan harus menyesuaikan dengan anggaran dan pendapatan sekolah.
3. Jaminan Masa Tugas
Bagi guru PNS tidak ada kata PHK . Jika tidak tersangkut masalah-masalah berat guru PNS dapat bertugas sampai pensiun. Sedangkan guru honorer tidak memiliki jaminan untuk terus bertahan di sebuah sekolah. Jika sekolah mengalami masalah keuangan atau terlalu vokal terhadap sekolah, sewaktu-waktu guru honorer harus siap dipaksa berpamitan dari tugasnya.

Jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan guru secara merata baik PNS maupun honorer, seharusnya melakukan langkah-langkah:

1. Memberikan semacam gaji untuk guru honorer walaupun nilainya tidak sama dengan PNS. Program sertifikasi guru dengan tunjangan professionalnya yang menurut pemerintah ditujukan kearah itu, berjalan sangat lamban dan memberatkan dengan syarat-syarat yang sangat banyak, membuat guru honorer harus mau lebih lama menunggu untuk menjadi sedikit lebih sejahtera.
2. Mengalihkan gaji ke 13 seluruh PNS kepada guru honorer. Jika gaji ke 13 PNS dari seluruh instansi dikumpulkan dan kemudian dialihkan ke guru honorer, mungkin senyum guru honorer akan semakin berkembang.

Baik guru PNS maupun honorer memiliki harapan supaya pemerintah senantiasa memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pada dunia pendidikan (di samping bidang lain) dan perhatiannya kepada kesejahteraan personal (guru) yang ada di dalamnya. Semoga saja.

Murid dan Guru, Dahulu dan Sekarang

Murid dan Guru, Dahulu Dan Sekaran

Jika melihat tingkah laku para murid zaman sekarang, jauh berbeda dengan murid zaman dahulu, setidaknya yang aku lihat dan rasakan. Terdapat beberapa perubahan tingkah dan sikap murid antara zaman daulu dan sekarang, di antaranya:

Sikap Terhadap Guru

Zaman dahulu, sosok guru di mata murid begitu sangat bersahaja. Saking bersahajanya, ada perasaan malu jika berjumpa dengan guru di luar waktu sekolah, seperti di pasar, di jalan, tempat undangan. Bahkan ketika aku masih SD, aku akan sembunyi jika dari kejauhan melihat guruku melintas di depan rumahku. Rasa hormat murid terhadap guru nyata terlihat.
Sekarang, pemandangan semacam itu nyaris punah (karena langka). Penghormatan terhadap guru seperti sengaja diabaikan, yang ada seolah tak ada lagi usaha kea rah itu. Panggilan murid kepada guru dengan ucapan “Hallo, Pak…!” ketika berjumpa di jalan semakin memperkuat betapa semakin tidak berwibawanya guru di mata murid. Guru tidak selalu ingin dihormati tapi prilaku murid seperti itu membuat guru menjadi sosok yang tidak perlu dihormati.

Berani Menantang Guru

Ini terjadi pada kawanku, seorang guru. Suatu hari tatkala seorang murid melakukan kesalahan dan guru hendak memberi pelajaran berupa sanksi, sang murid justru terkesan lebih berani dengan mata melotot berusaha menentang dan menantang guru tersebut. Sesuatu yang jarang dilakukan oleh murid pada zaman dahulu. Jangankan mengucapkan sepatah kata, memandang mata gurupun ketika terkena sanksi adalah sesuatu yang ditakuti pada saat itu.

Menyeret Orang tua ke Sekolah

Banyak sekarang ini kasus pengaduan anak ke orang tua yang berbuntut pidana hanya karena dikenai sanksi oleh gurunya. Hadirnya Undang-undang Perlindungan Anak menambah semakin kebalnya imunitas terhadap murid dari segala bentuk sanksi karena linknya diarahka ke pengadilan untuk menghukum seorang murid. Sedangkan tidak ada sampai saat ini Undang-undang Perlindungan Guru

Yang jelas, guru adalah manusia biasa yang memiliki rasa ingin dihargai dan memiliki keterbatasan baik kesabaran maupun toleransi. Bagaimana menurut Anda?

Memburu Profesi Guru

Profesi Guru,Semakin diburu

Menjadi guru sekarang menjadi salah satu profesi yang dicari dan diminati. Sejak krisis keuangan global yang berimbas ke segala sector termasuk sector industri, tak ampun lagi melindas keberadaan industri-industri yang semakin panic dengan hembasan dahsyat krisis ini. Akibatnya dapat ditebak, banyak industri yang gulung tikar dan karyawan pun ikut gulung pakaian (pulang kampung) karena terusir oleh dampak krisis.

Nah, yang merasa tak muda lagi dan tak punya ijazah yang dapat diandalkan kegunaannya, lebih baik cari aman, pulang ke desa sambil membawa cerita dari kota sambil melatih diri untuk terbiasa menjalankan pribahasa “makan tidak makan kumpul”.

Sebagian kelompok lain, yang ditakdirkan punya kemampuan lebih dan ijazah mumpuni mencoba untuk bersilaturrahmi ke kepala sekolah terdekat. Maklum, dengan silaturrahmi selain mendapatkan nilai pahala, juga barangkali ada bocoran info, kalau-kalau ada guru yang sudah tidak betah atau ingin keluar mnegajar karena sudah jadi caleg salah satu partai.

Kenapa sekolah yang dipilih? Jawabannya singkat. Masa depan cerah. Jawaban yang seolah mengenyampngkan profesi lain yang banyak lebih cerah. Argumen lain bahwa menjadi guru adalah pekerjaan yang santai, tidak menguras tenaga, bisa dilaksanakan dengan rileks, tidak terkena pergantian shift dan banyak liburnya. Wah nggak tahu dia, ternyata jadi guru sekarang harus sudah punya kemampuan yang cukup, harus professional, memiliki background yang jelas, dan kemampuan intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak sekedar punya performennya saja, tapi profesionalitasnya juga yang dituntut. Waduh,…jadi ngeper lagi dia.

Memang sejak disahkannya RUU Guru dan Dosen, ada sedikit harapan bagi guru yang dahulu tak pernah terbayangkan. Mudah-mudahan nasib guru akan semakin baik, karena amanat untuk mencerdaskan anak bangsa akan selalu terbebankan di pundaknya. Semoga saja.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.