MENGAPA MESTI ADA UJI KOMPETENSI GURU?

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap pelaksanaan sertifikasi guru semakin dirasa memberatkan guru. Bagaimana tidak, jika peaturan baru mengharuskan guru yang hendak mengikuti sertifikasi profesi harus mengikuti seleksi  Uji Kompetensi Awal (UKA). Ini menjadi peraturan yang tidak saja memberatkan guru namun juga menampakkan diskriminasi dan peluang terjadinya celah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Adanya persyaratan UKA membuat sebagian guru yang belum bersertifikasi menjadi tidak nyaman dan merasa dirugikan dengan hal ini. Persyaratan seleksi UKA dirasa menjadi keputusan yang tidak adil dan mengabaikan harapan besar guru (lebih-lebih guru honorer) yang berharap tunjangan sertifikasi menjadi sedikit mengurangi  beban financial hidup mereka.

Melanggar Aturan

Pelaksanaan UjiKompetensi Awal (UKA) yang digulirkan mulai 2012 terhadap pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan dinilai sebagai kalangan merupakan kebijakan yang melanggar aturan. Terkait dengan itu,  seorang anggota Komisi X DPR, Rohmani, seperti dimuat oleh Kompas.com (29/2/2012) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh terkait uji kompetensi sebagai syarat awal mendapatkan sertifikasi profesi guru. Menurut dia, persyaratan ini melanggar peraturan

Rohmani berpendapat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru karena melakukan uji kompetensi sebagai syarat awal mendapatkan sertifikat profesi.

Dalam PP Nomor 74 Tahun 2008, menurut dia,  disebutkan bahwa guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dapat langsung mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat. Sementara, dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut tidak diatur tentang kewajiban guru mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu.

Peraturan Yang Tidak Adil dan Diskriminatif

Pelaksanaan uji kompetensi ini sangat mencerminkan ketidakadilan dan sikap diskriminatif terhadap para guru yang belum disertifikasi. Karena, jika memang diperlukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat professional guru, mengapa kebijakan ini baru diterapkan sekarang. Mestinya jika itu memang diperlukan, sejak awal  sudahh diberlakukan uji kompetensi bagi seluruh guru. Menjadi kebijakan tak adil, karena kebijakan ini baru diterapkan saat ini disaat para sebagian guru yang lain sudah bisa menikmati tunjangan profesi tanpa harus menjalani prosedur uji kompetensi yang dianggap sangat memberatkan. Pemerintah mestinya sadar betul, tanpa diuji kompetensi pun , para guru sudah dibebani dengan permasalahan dan tanggung jawab yang besar di sekolah/madrasah. Artinya, hanya ingin memiliki taraf hidup yang lebih baik, guru harus dibebani dengan prosedur yang dirasa memberatkan, yang hal ini tidak diperlakukan kepada rekan mereka sebelumnya.

Tidak Menghargai Masa Kerja dan Pengabdian Guru

Kebijakan UKA lagi-lagi membuat miris kondisi sebagian guru yang belum disertifikasi. Ini beralasan, karena dengan adanya kebijakan uji kompetensi sebagai syarat mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) menjadikan pemerintah tidak lagi mempertimbangkan masa kerja dan pengabdian guru. Karena ukuran guru bisa lolos ikut PLPG bukan lagi berdasarkan kinerja dan masa pengabdian, tapi berdasakan hasil tes uji kompetensi ini. Dapat dibayangkan, bagaimana guru yang sudah berpuluh tahun mengajar akan mudah tersingkir oleh rekannya yang baru mengajar karena hasil tes uji kompetensinya gagal. Inilah yang pemerintah (dalam hal ini Kemendikbud) tidak diperhitungkan sisi kelemahan pelaksanaan uji kompetensi ini. Alih-alih ingin mendapatkan guru yang professional, malah membuat pemerintah tak lagi peduli tentang pengabdian guru dan membuat sakit hati sebagian guru.

Menciptakan Celah KKN Baru

Ini sisi kelemahan yang selanjutnya dari pelaksanaan uji kompetensi ini. Pemerintah mestinya tahu, bahwa segala sesuatu yang diawali dari kompetisi demi mendapatkan sejumlah keuntungan financial atau jabatan, akan rawan terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Inii pun sangat mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menjadikan pelaksanaan uji kompetensi sebagai lahan baru praktek KKN demi mendapatkan keuntungan materi. Baru saja berjalan, praktek KKN ini sudah tercemari oleh praktek kotor berupa pungli (pungutan liar) di sejumlah daerah dengan iming-iming lulus uji kompetensi. Ini mestinya yang harus dipertimbangkan kembali, bahwa kebijakan uji kompetensi ini sudah tidak lagi memiliki jaminan mendapatkan mutu guru yang professional. Bukannya memperoleh hasil yang diharapkan, uji kompetensi malah membuka celah baru praktek-praktek pihak yang ingin “ikut membuka lapak dagangannya” ditengah harapan para guru untuk meningkatkantaraf kehidupan.

PLPG Solusinya

Sejak diberlakukannya sertifikasi guru dalam jabatan, pemerintah sudah beberapa kali mengganti kebijakan teknis pelaksanaan uji kompetensi. Di awali dengan penilaian portofolio, kemudian diikuti oleh Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan terakhir dengan uji kompetensi, memberi  kesan kebijakan yang dilaksanakan selama ini seperti uji coba. Ketika kebijakan dianggap tidak efektif , maka mekanismenya pun berganti kebijakan.  Dari beberapa mekanisme yang sudah dijalankan, maka uji kompetensi inilah yang paling banyak menuai kritik dan rawan penyimpangan.  Dengan berbagai kerawanan dan implikasinya  maka sudah sudah seharusnya kebijakan uji kompetensi ini tidak perlu dilanjutkan. Solusinya, dari berbagai mekanisme yang sudah berjalan maka PLPG adalah salah satu mekanisme yang paling cocok untuk dipertahankan. Sebab, uji kompetensi membuat guru seolah-olah tidak mendapatkan kepercayaan sebagai pendidik sehingga harus diujikan. Yang lebih tepat adalah guru diberi pembekalan profesionalisme dan kemampuan keguruan  agar mutunya semakin meningkat. Dan hal ini bisa dildapatkan pada pelaksanaan PLPG, bukan diuji kompetensi.  Wallahu a’lam.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: